1. SEJARAH BANK
Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti
sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690, pada saat kerajaan Inggris
berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk
bersaing dengan kekuatan armada laut Perancis akan tetapi
pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan kemudian
berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian
oleh Charles Montagu direalisasikan
dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat
memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu duabelas hari.
Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan
perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang.Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan
penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Bila
ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal
sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan pada masa
dahulu penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dnegan kerajaan
yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama Pedagang Valuta Asing (Money
Changer). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional
perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut
sekarang ini kegiatan simpanan.Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan
kegiatan peminjaman uang.Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan
dipinjamkan kembali kepada masyarakatyang membutuhkannya. Jasa-jasa
bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat
yang semakin beragam. (https://id.wikipedia.org/wiki/Bank)
1.1 PENGERTIAN
BANK dan JENIS – JENIS UANG
·
Pengertian Bank adalah Badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya serta jasa-jasa
bank lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (http://digilib.unila.ac.id/4943/10/BAB%20II.pdf)
·
Fungsi dari uang menurut (Kasmir, 2005:17) adalah :
-
Alat Tukar Menukar, Dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli
atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain uang dapat dilakukan
untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat
dari penjualan barang dan jasa.
-
Satuan Hitung, Sebagai satuan hitung menunjukkan nilai dari barang dan jasa
yang dijual atau dibeli. Besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan
hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah.
-
Penimbun Kekayaan, Dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbun
kekayaan sejumlah uang yang disimpan, karena nilai uang tersebut tidak akan
berubah.
-
Standar Pencicilan Hutang, Dengan adanya uang akan mempermudah menentukan standar pencicilan hutang piutang secara tepat
dan cepat, baik secara tunai maupun angsuran.Jumlah Uang Beredar
2.1 SEJARAH PERBANKAN DI INDONESIA
Sejarah
perbankan di
Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan
Hindia
Belanda. Pada masa itu
De
javasche Bank
, NV
didirikan
di Batavia pada tanggal
24 Januari 1828 kemudian menyusul
Nederlandsche
Indische Escompto Maatschappij,
NV pada tahun
1918 sebagai pemegang monopoli pembelian
hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri
serta terdapat
beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang
ada itu antara lain
a) De Javasce NV.
b) De Postspaarbank.
c) Hulp en Spaar Bank.
d) De Algemene Volkskrediet Bank.
e) Nederlandsche Handelsmaatschappij (NHM).
f) Nationale Handelsbank (NHB).
g) De Escompto Bank NV.
h) Nederlansch Indische Handelsbank
Di samping
itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing
seperti dari
Tiongkok,
Jepang, dan
Eropa. Bank-bank tersebut antara lain:
a) NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank
b) Bank Nasional Indonesia.
c) Bank Abuan Saudagar.
d) NV Bank Boemi.
e) The Chartered Bank of India, Australia and China
f) Hongkong & Shanghai Banking Corporation
g) The Yokohama Species Bank.
h) The Matsui Bank.
i)
The Bank of China.
j)
Batavia Bank.
Di zaman
kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi.
Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang
ada pada zaman awal kemerdekaan antara lain:
a) NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank (saat
ini Bank OCBCNISP), didirikan 4 April 1941 dengan kantor pusat di Bandung
b) Bank Negara Indonesia, yang didirikan tanggal 5 Juli 1946
yang sekarang dikenal dengan BNI '46.
c) Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari
1946. Bank ini berasal dari De Algemene Volkskrediet Bank atau Syomin Ginko.
d) Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo.
g) Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta,
kemudian menjadi Bank Amerta.
i)
Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950
kemudian merger dengan
Bank Pasifik.
j)
Bank Timur NV di Semarang berganti
nama menjadi Bank Gemari. Kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun
1949
(https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_di_Indonesia)
2.2
TEORI PERBANKAN
Menurut
Hasibuan (2008:2), bank ialah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana
dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, statibilitas moneter,
serta dinamisator pertumbuhan perekonomian. Dalam dunia modern sekarang ini,
peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar.
Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan "nyawa"
untuk menggerakkan roda perekonomian.
3.1 PERATURAN BANK INDONESIA
Peraturan :
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang
Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
Berlaku :
Tanggal 2 Januari 2013
Peraturan Bank Indonesia (PBI) Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan
Modal Inti Bank mengatur mengenai cakupan kegiatan usaha dan pembukaan jaringan
kantor sesuai dengan modal inti Bank yang bertujuan untuk meningkatkan
ketahanan dan daya saing perbankan nasional.Pokok-pokok pengaturan PBI ini
meliputi antara lain:UmumBank hanya dapat melakukan kegiatan usaha dan memiliki
jaringan kantor sesuai dengan modal inti yang dimiliki.Ketentuan ini berlaku
untuk Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah
(UUS) dari Bank Umum Konvensional dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan
di luar negeri (Kantor Cabang Bank Asing – KCBA)Pengaturan Kegiatan Usaha
BankBerdasarkan modal inti yang dimiliki Bank dikelompokkan dalam 4 kelompok
usaha (Bank Umum Kelompok Usaha – BUKU) sebagai berikut:BUKU 1, Bank dengan
modal inti kurang dari Rp1 Triliun;BUKU 2, Bank dengan modal inti Rp1 Triliun
sampai dengan kurang dari Rp5 Triliun;BUKU 3, Bank dengan modal inti Rp5
Triliun sampai dengan kurang dari Rp30 Triliun; danBUKU 4, Bank dengan modal
inti di atas Rp30 Triliun.Cakupan produk dan aktivitas yang dapat dilakukan
BUKU sebagai berikut:
i. Bank Umum Konvensional
a. BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan penghimpunan dan
penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah,
kegiatan pembiayaan perdagangan, kegiatan dengan cakupan terbatas untuk
keagenan dan kerjasama, kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking
dengan cakupan terbatas, kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka
penyelamatan kredit, dan jasa lainnya, dalam Rupiah. BUKU 1 hanya dapat
melakukan kegiatan valuta asing terbatas sebagai pedagang valuta asing
b. BUKU 2 dapat melakukan kegiatan produk atau aktivitas
dalam rupiah dan valuta asing dengan cakupan yang lebih luas dari BUKU 1. BUKU
2 dapat melakukan kegiatan treasury terbatas mencakup spot dan derivatif plain
vanilla serta melakukan penyertaan sebesar 15% pada lembaga keuangan didalam
negeri;
c. BUKU 3 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha dalam
Rupiah dan valuta asing dan melakukan penyertaan sebesar 25% pada lembaga
keuangan di dalam dan di luar negeri terbatas di kawasan Asia.
d. BUKU 4 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha dalam
rupiah dan valuta asing dan melakukan penyertaan sebesar 35% pada lembaga
keuangan di dalam dan di luar negeri dengan cakupan wilayah yang lebih luas
dari BUKU 3 (international world wide).
ii. Bank Umum Syariah
a. BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan penghimpunan dan
penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah, serta
kegiatan pembiayaan perdagangan, kegiatan dengan cakupan terbatas untuk
keagenan dan kerjasama, kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking
dengan cakupan terbatas, kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka
penyelamatan pembiayaan, dan jasa lainnya, dalam Rupiah berdasarkan akad yang
tidak bertentangan dengan prinsip syariah. BUKU 1 hanya dapat melakukan
kegiatan dalam valuta asing terbatas sebagai pedagang valuta asing.
b. BUKU 2 hanya dapat melakukan kegiatan produk atau
aktivitas dalam Rupiah dan valuta asing dengan cakupan yang lebih luas dan
berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. BUKU 2 dapat
melakukan kegiatan treasury terbatas mencakup transaksi spot dan kegiatan
treasury dasar lainnya berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah, serta melakukan penyertaan sebesar 15% pada lembaga keuangan syariah
di dalam negeri;
c. BUKU 3 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha dalam
Rupiah dan valuta asing dan melakukan penyertaan sebesar 25% pada lembaga
keuangan syariah di dalam dan di luar negeri terbatas di kawasan Asia;
d. BUKU 4 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha dalam
Rupiah dan valuta asing dan melakukan penyertaan sebesar 35% pada lembaga
keuangan dalam dan luar negeri dengan cakupan wilayah yang lebih luas dari BUKU
3 (international world wide).
Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Unit Usaha Syariah mengacu pada
kegiatan usaha Bank Umum Syariah sesuai dengan kelompok BUKU dari Bank Umum
Konvensional yang menjadi induknya; dan untuk kegiatan-kegiatan usaha tertentu
yang tidak termasuk produk atau aktivitas dasar bank syariah (kegiatan usaha
Bank Umum Syariah BUKU 1) hanya dapat dilakukan oleh Unit Usaha Syariah setelah
memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
Bagi Bank Umum Konvensional yang melakukan penyertaan kepada Bank Umum Syariah
sebesar 5% dari modal Bank atau lebih, diberikan tambahan batasan penyertaan
sebesar 5% dari modal Bank sehingga batasan penyertaan modal pada BUKU 2 paling
tinggi sebesar 20% dan BUKU 3 sebesar 30% dari modal Bank.
Bank dalam semua BUKU wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif
termasuk kredit atau pembiayaan kepada UMKM dengan target tertentu, yaitu:
- BUKU 1 paling rendah 55% dari total kredit atau pembiayaan;
a. BUKU 2 paling rendah 60% dari total kredit atau pembiayaan;
b. BUKU 3 paling rendah 65% dari total kredit atau pembiayaan;
c. BUKU 4 paling rendah 70% dari total kredit atau pembiayaan
Pengecualian kewajiban menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif diberikan
kepada Bank yang memfokuskan diri untuk membiayai kepemilikan rumah untuk
kepentingan rakyat paling kurang 75% dari total kredit atau pembiayaan.
Bank wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk melakukan
produk/aktivitas tertentu yang bukan merupakan cakupan produk atau aktivitas
dasar dan/atau memiliki risiko serta kompleksitas yang tinggi, antara lain
penerbitan structure product, penerbitan surat utang ekuitas dan kegiatan jasa
sistem pembayaran.
Pengaturan Jaringan Kantor
Persyaratan pembukaan jaringan kantor adalah Tingkat Kesehatan Bank dan alokasi
modal inti (Theoretical Capital – TC) sesuai lokasi dan jenis kantor Bank.
BUKU 3 dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis kantor
lainnya didalam dan luar negeri terbatas di kawasan Asia. Sedangkan BUKU 4
dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis kantor lainnya di
wilayah yang lebih luas dari BUKU 3 (international world wide).
Dalam perhitungan ketersediaan modal inti untuk jaringan kantor, Bank
Indonesia menetapkan:
pembagian zona berdasarkan tingkat kejenuhan Bank dan pemerataan
pembangunan;
a. koefisien masing-masing zona; dan
b. biaya investasi pembukaan jaringan kantor Bank untuk masing-masing
BUKU.
Bank wajib menyediakan alokasi modal inti yang cukup bagi seluruh jaringan
kantor yang dimiliki bank. Dalam hal Bank tidak memiliki ketersediaan alokasi
modal inti yang cukup, Bank tidak dapat melakukan pembukaan jaringan kantor
yang baru sampai terpenuhinya peningkatan modal untuk mencukupi alokasi modal
inti yang dibutuhkan. Bank masih dapat dipertimbangkan untuk membuka jaringan
kantor yang baru apabila bank menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada UMKM
minimal 20% atau UMK minimal 10% dari total kredit atau pembiayaan bank serta
terdapat upaya pemupukan modal yang dilakukan bank.
Dalam menentukan jumlah jaringan kantor yang dapat dibuka, selain pertimbangan
TKS, alokasi modal inti, pangsa UMKM/UMK dan pemupukan modal, Bank Indonesia
akan mempertimbangkan:
- Memberikan insentif tambahan jumlah jaringan kantor yang dapat dibuka bagi
Bank yang memiliki ketersediaan alokasi modal inti yang cukup dan menyalurkan
kredit UMKM paling rendah 20% atau UMK paling rendah 10%.
a. pencapaian efisiensi bank.
Ketersedian alokasi modal inti tidak diberlakukan bagi:
- Pembukaan Kantor Fungsional yang melakukan kegiatan operasional khusus
penyaluran kredit atau pembiayaan kepada UMK;
a. pembukaan Jaringan Kantor bagi Bank yang dimiliki oleh Pemerintah
Daerah dalam wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusatnya.
Dalam rangka perimbangan penyebaran jaringan kantor, Bank dalam BUKU 3 dan BUKU
4 yang membuka jaringan kantor di Zona 1 atau Zona 2 dalam jumlah tertentu
wajib diikuti dengan pembukaan jaringan kantor di Zona 5 atau Zona 6 dengan
jumlah tertentu. Kewajiban ini dikecualikan bagi bank yang mayoritas sahamnya
dimiliki oleh Pemda yang melakukan pembukaan kantor di Zona 1 atau Zona 2 yang
merupakan provinsi tempat kedudukan kantor pusatnya.
Rencana Tindak (Action Plan)
Bank wajib menyampaikan rencana tindak penyesuaian kegiatan usaha,
kegiatan valuta asing, penyertaan, dan pemenuhan kewajiban penyaluran kredit
atau pembiayaan produktif paling lambat akhir bulan Maret 2013.
Rencana tindak yang telah disetujui Bank Indonesia tersebut, akan dijadikan
acuan bagi Bank dalam merevisi RBB yang disampaikan paling lambat akhir bulan
Juni 2013.
Jangka waktu untuk melakukan penyesuaian produk, aktivitas, dan penyertaan
paling lama akhir Juni 2016. Sedangkan bagi BPD jangka waktu penyesuaian paling
lambat Juni 2018.
Perlakuan pengawasan terhadap Bank yang mengalami penurunan Modal Inti.
Bank yang mengalami penurunan Modal Inti sehingga mengalami penurunan BUKU
selama 3 bulan berturut-turut wajib menyusun rencana tindak yang dapat berupa
penghentian kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan BUKU atau menambah modal.
Bank diberikan jangka waktu 1 tahun untuk menyelesaikan pelaksanaan action plan
tersebut.
Pengenaan sanksi kepada Bank.
Pengenaan sanksi kepada Bank mengacu kepada Pasal 52 UU Perbankan atau Pasal 58
UU Perbankan Syariah yaitu teguran tertulis, penurunan peringkat Tingkat
Kesehatan, larangan pembukaan jaringan kantor dan/atau pembekuan kegiatan usaha
tertentu.
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, beberapa peraturan
dibawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yaitu:
Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.5/10/PBI/2003
tanggal 11 Juni 2003 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Penyertaan Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4296).
Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 huruf b Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
No.28/64/KEP/DIR tanggal 7 September 1995 tentang Persyaratan Bank Umum Bukan
Bank Devisa Menjadi Bank Umum Devisa.
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/64/KEP/DIR tanggal 7 September
1995 tentang Persyaratan Bank Umum Bukan Bank Devisa Menjadi Bank Umum Devisa
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, pada saat berlakunya peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini yang mengatur mengenai kegiatan
valuta asing bagi Bank.
3.2 JENIS BANK JAMAN SEKARANG
a) Bank milik pemerintah
Pada jenis bank ini, akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah,
sehingga seluruh keuntungannya juga dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank milik
pemerintah antara lain:
– Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
– Bank Rakyat Indonesia (BRI)
– Bank Tabungan Negara (BTN)
Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan
tingkat II. Contoh bank pemerintah daerah adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa
Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatra
Selatan, BPD Sulawesi Selatan, dan BPD lainnya:
b) Bank milik swasta nasional
Bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta
nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula
pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: Bank Muamalat,
Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Nusa
Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Internasional Indonesia:
c) Bank milik
Koperasi
Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh badan hukum koperasi, contohnya
adalah Bank Umum Koperasi Indonesia;
d) Bank milik asing
Bank asing ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik
swasta asing atau pemerintah asing. Contoh bank asing antara lain: ABN AMR()
Bank, Deutsche Bank, American Express Bank, Bank of Amerika, Bank of Tokyo,
Bangkok Bank, City Bank, Europen Asian Bank, Hongkong Bank, Standard Chartered
Bank, Chase Manhattan Bank:
e) Bank milik
campuran
Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta
nasional. Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara
Indonesia. Contoh bank campuran antara lain : Sumitono Niaga Bank, Bank
Merincop, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Inter
Pacifik Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, dan Bank
PDFCI.
3.3 Rasio Bank
Rasio keuangan adalah ukuran yang digunakan dalam interprestasi
dana analysis laporan finansial suatu perusahaan. Jenis rasio keuangan bank :
-Rasio Likuiditas
Mengukur
kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar
peruahaan relativ terhadap hutang lancarnya (hutang dalam hal ini merupakan
kewajiban bank).
Suatu bank dikatakan liquid apabila bank bersangkutan dapat memenuhi kewajiban
utang-utangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi
permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan.
3.4
Buka Rekening
BRI Syariah
Setoran awal minimal Rp 50.000
GRATIS biaya administrasi bulanan Tabungan
GRATIS biaya bulanan kartu ATM
GRATIS biaya tarik tunai di ATM BRI, jaringan ATM Bersama & ATM Prima
GRATIS biaya cek saldo di ATM BRI, jaringan ATM Bersama & ATM Prima
GRATIS biaya transfer di ATM BRI, jaringan ATM Bersama & ATM Prima
GRATIS biaya debit PRIMA
